03
Feb
09

Hak Kesehatan Reproduksi Remaja

1Indonesia adalah salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1990 melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990. Ratifikasi ini mengisyaratkan bahwa negara Indonesia terikat secara yuridis dan politis atas segala ketentuan yang ada di dalam konvensi tersebut. Selain Konvensi Hak Anak, secara nasionalpun negara Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang mengatur ketentuan mengenai pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Instrumen hukum tersebut dikenal dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2003. Undang-undang inilah yang kemudian menjadi momentum penting bagi seluruh pihak untuk tetap menjalankan komitmen dalam meberikan perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia.

Kata ‘perlindungan’ menjadi tekanan dalam setiap upaya pemenuhan hak anak, yang diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian serta mendapat perlindungan atas tindakan kekerasan dan diskriminasi. Tanggung jawab dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap pemenuhan hak-hak anak di dalam Undang-Undang ini di bebankan kepada negara dan pemerintah, masayarakat serta orang tua.

Dalam UU Perlindungan Anak (UUPA) menyatakan bahwa ”anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk yang berada dalam kandungan”, oleh karena itu, kepadanya wajib diberikan perlindungan menyeluruh terhadap segala tindakan dan situasi yang akan merugikan kehidupan seorang anak. Jika demikian, maka sebagian kelompok remaja (menurut WHO, remaja adalah kelompok usia 10-24 tahun) juga merupakan kelompok anak-anak yang pemenuhan hak-hak nya di jamin oleh UU Perlindungan Anak.

Lalu, apa kaitannya anatara Kesehatan Reproduksi Remaja dengan UUPA ?. Jika kita pelajari, pasal 10 UUPA menyebutkan bahwa ”setiap anak berhak menyatakan, dan di dengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusialaan dan kepatutan”. Nah, jelaslah bahwa UUPA dengat sangat eksplisit menyatakan bahwa setiap anak ataupun remaja berhak mendapatkan informasi demi pengembangan dirinya, tentu saja termasuk informasi mengenai kesehatan reproduksi remaja.

Kesehatan Reproduksi didefinisikan sebagai kondisi sehat-sejahtera fisik, mental dan sosial yang bukan saja berarti terbebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan fungsi, sistem, dan proses reproduksi manusia untuk melanjutkan keturunan (WHO). Sementara Kesehatan Reproduksi Remaja dapat di artikan sebuah keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial seorang remaja, termasuk keadaan terbebas dari kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/ AIDS, serta semua bentuk kekerasan dan pemaksaan seksual (FCI, 2000)

Mengapa informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja penting ?

Hampir sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pubertas adalah sebagai tanda kematangan dan kesiapan individu untuk menikah dan melakukan aktifitas seksual. Oleh karena itu, tak heran jika di pedesaan menikah dini setelah menstruasi terjadi dianggap lumrah. Padahal diperlukan pengetahuan dan persiapan yang matang untuk menjalankan kehidupan perkawinan. Pernikahan bukan saja sebuah proses mengaktifkan organ reproduksi semata, tetapi juga merupakan tanggung jawab individu terhadap diri sendiri. Banyak kasus kegagalan kehidupan rumah tangga terjadi akibat perkawinan muda usia.

Sedikit sekali kita dengar diskui-diskusi ‘cerdas’ perihal kesehatan reproduksi remaja atau pubertas yang dilakukan oleh para orang tua bersama anak remajanya. Kalaupun ada, pembicaraannya tidak jauh dari konteks ”pantas” dan “tidak pantas” atau berkisar larangan “tidak boleh ini dan tidak boleh itu” tanpa mejelaskan kenapa hal tersebut tidak boleh dilakukan. Inilah yang menyebabkan kegagalan orang dewasa (termasuk orang tua) dalam memberikan informasi dan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi kepada anak remajanya. Disisi lain, penolakan terhadap pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja seringkali hanya didasari atas ketakutan “bahwa mengajarkan tentang topik ini kepada remaja, hanya akan mendorong remaja untuk melakukan hubungan seksual”. Pendidikan kesehatan reproduksi dipahami hanya sebatas informasi tentang “bagaimana cara melakukan hubungan seksual”. Padahal sebetulnya “pendidikan” adalah sebuah proses mendayagunakan seluruh sumber daya manusia untuk tujuan kemajuan dengan mengasah tiga aspek penting dalam diri yaitu kognitif, afeksi dan psikomotorik. Jika begitu, ketakutan bahwa remaja akan berperilaku salah jika mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas tidak bisa di buktikan dengan logika-logika pendidikan.

Faktor lain penyebab hambatan pemenuhan hak informasi kesehatan reproduksi remaja ini adalah remaja dianggap sebagai makhluk yang belum sepenuhnya matang dan secara alamiah akan paham perihal seksualitas seiring dengan bertambahnya usia. Sebuah anggapan yang tidak sepenuhnya benar, karena faktanya kita tahu bahwa hampir sebagian besar penelitian mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja, menyimpulkan bahwa remaja membutuhkan informasi dan pengetahuan tersebut. Akibat minimnya saluran formal yang bisa diakses remaja untuk mengetahui tentang tumbuh kembang, maka mereka melarikan diri ke sumber-sumber informal, seperti : kelompok sebaya, media pornografi, dan media massa, yang belum tentu saja cocok bagi mereka.

Penting untuk diketahui bahwa menjadi seorang remaja di zaman sekarang bukanlah perkara yang mudah. Jika masa dahulu remaja hidup dalam perkembangan media tekhnologi dan informasi seadanya, maka saat ini remaja harus melakukan pilihan-pilihan hidup di tengah-tengah kemajuan tekhnologi informasi. Walau bagaimanapun, kemajuan tekhnologi dapat pula memberikan dampak buruk terhadap perubahan perilaku seksual remaja. Fakta yang kita lihat adalah menjamurnya berbagai situs porno yang siapa saja bisa mengaksesnya termasuk remaja. Belum lagi beban yang mesti di tanggung akibat tekanan kelompok sebaya mereka.

Disisi lain justru sebaliknya, perkembangan tekhnologi informasi yang begitu cepat tidak diiringi dengan perkembangan kemajuan menyediakan sumber-sumber informasi yang benar dan bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi dan seksual remaja. Nah, jika kemudian remaja terpaksa atau tanpa sadar melakukan pilihan yang salah (bertentangan dengan norma) terhadap perilaku seksual mereka, tentu saja remaja tidak boleh sepenuhnya disalahakan. Karena orang dewasa di sekelilingnya tidak memberikan perlindungan menyeluruh terhadap mereka.

Oleh karena itu, membuka akses pendidikan dan informasi kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja, sudah merupakan sebuah keniscayaan. Tidak saatnya lagi memperdebatkan “pantas atau tidak pantas”. Sudah saatnya membuka ruang, waktu dan kesempatan bagi remaja untuk secara terbuka mendiskusikan kehidupan dan tumbuh kembang mereka, karena hal ini menjadi konsekwensi terhadap pertumbuhan itu sendiri. Diperlukan logika-logika “kesehatan” untuk membantu remaja menetapkan pilihan, bahwa jika remaja memilih untuk melakukan kehidupan seks pranikah, mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi pornoografi, dan lain-lain, maka tentu saja mereka akan dihadapkan kepada resiko kesehatan yang lebih besar.

Pilihan-pilihan dengan logika sehat inilah tentunya yang dibutuhkan oleh remaja saat ini. Sebuah pilihan tentu saja lahir dari sebuah kesadaran individu. Kesadaran tentu saja harus dibangun melalui sebuah proses pendidikan yang matang. Jadi, jika kita inngin melihat remaja “memiliki keputusan yang benar dan bertanggung jawab” terhadap kesehatan reproduksi mereka, maka bangunlah bersama proses pendidikan itu.

Anak dan remaja adalah kelompok yang harus dilindungi dari semua kemungkinan terburuk dalam kehidupan mereka. Karena kelanjutan kehidupan bangsa tergantung bagaimana orang dewasa memperlakukan mereka hari ini. Coba bayangkan jika banyak anak dan remaja yang berhadapan dengan resiko-resiko kesehatan reproduksi dan seksualitas mereka, tentu saja ini akan memberikan konsekwensi negatif terhadap pembangunan bangsa.

Karena secara fisik, kelompok anak dan remaja dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, maka dibutuhkan orang dewasa untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak mareka. Sekali lagi, tanggung jawab itu terletak pada negara dan pemerintah, masyarakat dan keluarga. Jika demikian, memberikan akses pendidikan dan informasi kesehatan reproduksi dan seksual kepada remaja merupakan salah satu bentuk implementasi hak anak untuk mendapatkan informasi, seperti yang di atur oleh UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penulis :

Nama : Imoe

Pekerjaan : Relawan PKBI Sumbar

Alamat : Jl. Sutan Syahrir NO. 50 Padang


1 Response to “Hak Kesehatan Reproduksi Remaja”


  1. April 15, 2009 at 9:29 pm

    Assalamu’alaikum
    Salam hangat dari PIK Al Hidayat lasem Rembang Jawa Tengah, sebelumnya kami perkenalkan kamia adalah salah satu PIK yang berasal dari Pondok Pesantren, oleh sebab itu kami ingin berbagi pengalaman dan ilmu dengan organisasi yang se-misi dan visi dengan kami, semoga dengan awal perkenalan kita ini kedepan kita bisa bermitra.demikian dan terima kasih. semoga kita selalu dibimbing oleh Allah. Amien
    Wassalamu’alaikum Wr. Wb
    Ketua PIK

    Haris Munandar


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: